Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuka Rapat Koordinasi
Pengelola Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di
Jakarta, Kamis malam (25/1/2018). Dalam rakor yang dihadiri sekitar 800 peserta
tersebut, Mendikbud menegaskan agar pengelola keuangan di lingkungan
Kemendikbud menghindari praktik kebocoran dan tidak main-main dengan anggaran
pendidikan.
"Saya
minta tidak main-main dengan anggaran pendidikan ini. Tidak ada excuse atau
maklum dalam hal kebocoran," tegas Mendikbud.
Ia
juga meminta para pejabat Kemendikbud dan pengelola anggaran untuk memastikan
agar anggaran pendidikan benar-benar sampai pada tujuan utama, yakni memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat melalui sektor pendidikan. "Intinya saya
berharap kita semua terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk
kepentingan bangsa kita melalui sektor pendidikan," kata mantan Rektor
Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Mendikbud
mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi
yang menjadi pusat peradaban dan sumber peradaban. Karena itu pejabat dan
pengelola keuangan Kemendikbud harus disiplin dalam menjalankan anggaran.
"Kalau ada di antara kita masih ada benih-benih kemungkaran untuk berbuat
tidak tulus dan jujur dengan anggaran kita, saya harap sekarang juga taubatan
nasuha, sebelum diazab oleh Tuhan,"
ujarnya.
Selain
memberikan peringatan, dalam pembukaan Rakor Pengelola Keuangan, Mendikbud juga
memberikan apresiasi kepada semua pihak atas prestasi Kemendikbud meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun
2016. Pada tahun anggaran 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,10%
dari pagu sebesar Rp. 37,96 triliun, di atas capaian tahun 2016 yang hanya
mencapai 88,9 %, bahkan di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 %.
Capaian tahun 2017 tersebut merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih
Kemendikbud. Namun, ia kembali mengingatkan, agar tidak cepat puas dengan hasil
WTP itu, dan terus meningkatkan kinerja.
Terkait
pengelolaan keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, pengelolaan anggaran negara harus
berorientasi hasil dan jelas apa sasaran yang dihasilkan. "Apakah
mengelola anggaran sudah berorientasi hasil apa belum? Jangan hanya anggaran
habis terserap yang dijadikan ukuran. Harus jelas sasaran apa yang dihasilkan.
Outcome-nya apa?", tegasnya.
Menurut
Menpan-RB, setiap satuan kerja (satker) harus tahu betul fungsi kehadirannya,
dan apa yang harus dihasilkan dari masing-masing satker itu. Karena itu para
pengelola keuangan negara harus dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Setiap rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang
dikucurkan ke satker harus jelas hasil apa yang diperoleh," ujarnya.
Pada
Rakor Pengelola Keuangan Kemendikbud juga dilakukan penandatanganan Perjanjian
Kinerja (PK) antara Mendikbud dengan seluruh pejabat Eselon 1, yang disaksikan
Menpan-RB. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan unit utama di
lingkungan Kemendikbud dalam melaksanakan program kerjanya sesuai target ouput
dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam Rakor Pengelola Keuangan Kemendikbud,
diumumkan juga satuan kerja (satker) dengan kategori Pelaksanaan Anggaran
Terbaik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik, Tata
Kelola Keuangan Terbaik, dan Pengelola Media Sosial Terbaik. Penghargaan
diberikan langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menpan-RB Asman Abnur.
